Zakat & tantangan zaman

????????????????????????????????????Oleh: Ir. Moch. Arief / Senior Amil,Direktur Eksekutif Nurul Islam Group

Walaupun banyak kalangan memberikan prediksi bahwa tahun 2017 tidak akan lebih baik secara material, namun sebagai muslim tentu kita diajarkan untuk terus berkhusnudzon kepada Alloh agar terus  memberikan hidayah, taufiq dan inayah-Nya kepada kita semua di dalam membangun kehidupan ini. Termasuk di dalam persoalan bagaimana zakat sebagai rukun Islam ketiga mampu diwujudkan tahap demi tahap untuk membantu meningkatkan kualitas kehidupan terutama bagi dhuafa. Kita mesti kembali menguatkan diri pada  prinsip-prinsip dasar, visi, misi zakat di dalam bangunan Islam itu sendiri.

Membicarakan zakat adalah membicarakan sesuatu yang luhur dari keindahan dan kemuliaan Islam sebagai the way of life, ajaran yang berbicara tidak hanya pada tataran syareat, namun juga akhlaq dan substansi yang lebih dalam dari kedalaman  maksud dan tujuan ditegakkannya syareat zakat itu sendiri. Syareat zakat diyakini mampu membangun kesejahteraan terutama dikalangan dhuafa, serta membersihkan diri dari dosa-dosa dan menumbuhkan harta yang dikeluarkan zakatnya.

Syareat zakat mengatur tata kelola harta yang diamanahkan Allah kepada manusia untuk mewujudkan kesejahteraan di muka bumi sehingga siapapun yang berjalan di muka bumi memiliki kesetaraan yang sama di mata Allah SWT, sehingga yang menjadi pembeda hanyalah ketaqwaan-Nya.

Lazimnya sebuah ajaran yang datangnya dari Allah SWT, maka syareat zakat mestilah bersifat ‘lestari’ dan ‘sesuai zamannya’, kecuali dalam prinsip-prinsip yang menyangkut Aqidah (tauhid) berdasarkan ayat-ayat Al-Qur’an yang ‘qat’i’ yang sudah jelas dan pasti sehingga tertutup pintu ijtihad. Dalam tataran pengelolaan zakat, masih terbuka pintu ijtihad dalam kerangka kemaslahatan umat terhadap sumber yang menjadi obyek zakat dan pola-pola pengelolaannya.

Dilihat dari perkembangan zaman, menarik untuk melihat kembali peranan syareat zakat ini terhadap tantangan zaman yang dinamis dan semakin kompleks. Setidaknya ada beberapa hal perlu diungkap dalam kaitan tersebut.

Pertama, konsepsi zakat sebagai ajaran Islam yang mengatur tata kelola harta dan merupakan pilar ke-Islaman seseorang bersifat lestari dan selalu sesuai dengan zaman. Tergantung pemahaman kita tentang konsepsi zakat tersebut apakah berhenti kepada tekstual ayat dan hadist yang bersifat statis dan unadaptable, atau berlanjut dan meluas kepada pemahaman kontektualnya sehingga membuka ruang ijtihad bagi pemahaman-pemahaman kekinian soal harta yang senantiasa berkembang. Hal demikian, salah satunya akan mengarahkan sumber-sumber obyek zakat kepada jenis-jenis harta yang baru, yang dulu sumber-sumber zakat di jaman nabi belum ditemukan. Atau juga membuka pemahan baru terhadap segmen alokasi penerima zakat, misalnya pada kelompok fiisabilillah yang tidak semata diberikan kepada ‘pasukan’ yang terlibat perang membawa panji-panji Islam, namun juga bisa dimaknai kegiatan apapun dalam rangka ‘jihad’ di jalan Allah, maka bisa juga diambilkan sumber pembiayaannya dari kelompok fiisabilllah. Khalifah Umar bin Khattab mencontohkan pengambilan 10% zakat atas hasil produksi madu yang tidak ditemukan dijaman nabi. Hal yang sama ketika di jaman khalifa Umar bin Abdul Azis yang memberlakukan potongan zakat atas gaji para pegawainya. Hal demikian, sangat mewarnai dalam potensi zakat dan  perolehannya dan tentu juga akan berpengaruh  terhadap jumlah zakat yang diterima oleh mustahik. Inilah pemahaman atas konsepsi zakat yang mesti dijaga, agar pundi-pundi zakat berikut pembagiannya terus berkembang seiring dengan perkembangan harta-harta yang dihasilkan oleh manusia.

Kedua, tata kelola kelembagaan (lembaga zakat) harus mampu menampilkan dirinya menjadi sosok yang kredibel dan good corporate governance. Aspek kepengurusan harus mendudukkan secara tegas peran dewan syariah yang mengkoridori dari sisi aspek hukum syareat terhadap pengelolaan zakat yang dilakukan oleh pengelola. Pengelolapun harus profesional (tidak sambilan apalagi asal-asalan) dan  menerapkan secara ketat sistem manajemen mutu atas pengelolaan dana zakat dan program-programnya. Demikian juga aspek keterbukaan informasi terutama laporan keuangan harus akuntabel. Hal-hal demikian sudah menjadi keniscayaan untuk di-implementasi-kan bagi lembaga zakat, selain memenuhi tuntutan pengelolaan dana publik yang akuntabel, dan transparan juga sebagai bentuk tanggungjawab (amanah) dan trust terhadap amil. Dari sisi ini, tidaklah signifikan membicarakan apakah badan / lembaga zakat harus dikelola oleh pemerintah ataukah masyarakat, sepanjang asas transparansi dan akuntabilitasnya dipelihara maka itulah yang dipercaya masyarakat. Sekalipun dikelola oleh pemerintah, namun asas tersebut tidak dipenuhi boleh jadi akan menjadi sumber fitnah dan petaka.

Ketiga, program pemberdayaan bagi penerima manfaat (beneficeries) zakat. Program distribusi zakat harus berpola pemberdayaan. Distribusi dengan pola karitatif dan konsumtif hanya diperuntukkan kepada mustahik dengan kondisi ‘gawat darurat’ seperti mencukupi kebutuhan hidup bagi faqir, miskin, gharim dan ibnu sabil. Distribusi harus meningkat polanya pada aspek pemberdayaan, dimana program-program yang dijalankan harus mengaitkan pada beberapa aspek seperti: berkelanjutan, mendorong kemandirian, padat karya bukan padat modal, berdampak munculnya program turunan (multiplier effect), syar’i, halal dan baik. Aspek program pemberdayaan lebih didorong terhadap pemenuhan kebutuhan dasar seperti ketersediaan sandang, papan, pangan, dan peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan serta akses di bidang ekonomi. Aspek penting dari pemberdayaan zakat adalah pemenuhan kebutuhan dasar dan membangun kemandirian. Mengubah mustahik menjadi muzakki, haruslah menjadi wujud realitas bukan hanya sekedar slogan tanpa fakta.

Keempat, edukasi terhadap syareat zakat harus mendorong kepada bangkitnya kesadaran tentang nilai-nilai atau karakter seperti bersih, suci yang tuntutannya tidak hanya terhadap harta akan tetapi juga pada perilaku bersih, suci, misalnya tidak korup, tidak berperilaku aniaya dan nista. Juga sifat ‘an namaa’, berkembang  atau karakter produktif. Karakter lain yang terkait diantaranya adalah jujur (siddiq – sedekah), dermawan, peduli sesama, tanggungjawab, dst.

Kelima, kepatuhan terhadap aspek syariah dan semua peraturan yang terkait di dalam pengelolaan zakat. Kepatuhan syariah akan membawa kepada keadilan dan kemaslahatan baik terhadap lembaga (amil) juga kepada masyarakat. Sedang kepatuhan kepada semua aturan baik yang mengatur tentang tata kelola kelembagaan (UU, PP, KMA, Perbaznas, dll) maupun yang terkait dengan tuntutan profesionalitas pengelolaan (kode etik amil, system manajemen mutu, dll) akan membawa institusi zakat berkembang sesuai zamannya.

Sekiranya, minimal kelima aspek diatas menjadi kesadaran kita semua dalam melaksanakan kewajiban zakat dan pengelolaannya, insya’allah zakat akan selalu memiliki kesanggupan menjawab dinamika zaman dan tantangannya.

Wallohu ’Alam.

 

Share Button
Lewat ke baris perkakas